Search This Blog

Wednesday, April 20, 2011

Biaya Politik Para Caleg


Biaya Politik Para Caleg (terpilih), Kalkulasi Pengembaliannya
dan Peluang Sebagai Koruptor Baru

“Selamat dan sukses kepada Caleg  terpilih yang akan duduk di DPD, DPR, DPRD1, dan DPRD2, se Indonesia. Bagi yang belum, Sabar dan Bertawakal. Karena semua kuci urusan manusia ada di tangan Allah SWT”.


Tulisan ini tidak bermaksud untuk berburuk sangka. Agama melarang kita untuk berburuk sangka.
Anggap saja sebuah bentuk kepedulian kita bersama terhadap kemungkinan buruk  yang bisa dihindari.

Adakah yang pernah menghitung biaya politik para caleg ? Penulis sangat yakin ada. Mari kita mulai dengan angka-angka. Beberapa rekan dan keluarga dekat saya curhat, dan menyebutkan biaya yang dikeluarkan rata-rata paling sedikit 25 juta. Itu baru ditingkat caleg DPRD Kab/Kota.

Jika biaya politik para caleg mencapai angkat fantastis sampai ratusan juta dan 1 M, nah ini dia yang menarik untuk kita hitung.

Masa jabatan seorang wakil rakyat lima tahun. Jika jumlah setahun = 365 hari, maka seorang anggota dewan bertugas selama 5 tahun x 365 hari =  1825 hari. Kemudian kita kaitkan dengan biaya politiknya. Anggap ia menghabiskan 500 juta. Berarti, kalau biaya politik tadi dihitung sebagai investasi ekonomi bidang politik, si wakil rakyat tadi harus mendapatkan uang setiap harinya sebesar Rp. 500.000.000 dibagi 1825 hari = Rp. 273.972,6 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).Kita bulatkan saja Rp. 274.000 / hari.

Nah, bagaimana kalau biayanya hanya 50juta, 100 juta atau 1 M ? Perhatikan tabel di bawah ini: Rumus yang dipakai = Biaya Politik : Jmlh hari dalam 5 tahun.

Biaya Politik (Rp)
Biaya kembali per hari (Rp)
Biaya kembali per bulan
(Rp) x 30 hari
(1)
(2)
(3)
25.000.000
68.494
2.054.820
50.000.000
136.986
4.109.580
100.000.000
273.976
8.219.160
200.000.000
547.952
16.438.320
300.000.000
821.918
24.657.540
400.000.000
1.095.890
32.876.700
500.000.000
1.369.863
41.095.890
1000.000.000
2.739.726
82.191.780

Dari kolom 3, disetiap level inves biaya politik maka seorang caleg terpilih harus memperoleh pendapatan per bulan yang jumlahnya lumayan, terutama yang biaya politiknya 100 juta ke atas. Ini untuk mengganti biaya yang telah keluar, kalau caleg terpilih itu tidak mau rugi atau hutang-hutang nya tidak bisa terbayar. Dan kalau ditambahkan dengan pengeluaran kebutuhan hidup dan biaya sosial politik lainnya, maka pendapatan per bulan harus lebih besar dari angka-angka tadi.

Secara sederhana, kita bisa katakan, betapa mengerikan resiko yang diambil seorang caleg yang telah mengeluarkan biaya besar untuk mendapat kursi dewan. Tetapi kalau caleg terpilih tadi menganggap bahwa biaya politik tadi sebagai sebuah wakaf, sedekah atau  pengeluaran yang tidak harus kembali, maka dia akan tenang.

Kemudian,  kalau biaya politik tadi berasal dari sponsor, hutang dan merupakan investasi ekonomi di bidang politik, maka sang caleg terpilih tadi pasti akan berpikir dari hari kehari bagaimana cara dan jalan mengembalikannya. Pemikirannya akan makin rumit jika inves tadi harus memberi keuntungan ekonomi, mengeluarkan modal seratus juta, agar untung harus bisa mendapatkan kembali lebih dari 100 juta.

Akhirnya keputusan ada ditangan para caleg terpilih kita. Apakah akan komitmen dengan janji-janji seperti “Yang Muda Yang Amanah” atau “Kami Beri Bukti, Bukan Janji” atau “Berjuang Demi Rakyat” dan  “Bersih, Jujur dan Ikhlas”.  Atau sebaliknya menjadi Koruptor Baru. Kalau demikian, maka peringatan Bung Sarwon : Menunggu Utusan Bebas Korupsi menjadi peringatan yang pantas untuk diperhatikan. Nah Bung Sarwon, sepertinya  perlu untuk segera launching “Bengkel Iman dan Kesetiakawanan Sosial” untuk para caleg terpilih kita yang mengemban amanah berat.









No comments:

Post a Comment